Program sembako

KOMPONEN

SATUAN

1

Dasar Hukum

1.  UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial

2.  UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012              tentang                        Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

4.  Peraturan  Pemerintah   63   Tahun   2013

tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah

2.

Persyaratan Pelayanan

1.  Koordinasi Pelaksanaan

a)   Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat

b)  Koordinasi ditingkat Propinsi

c)   Koordinasi ditingkat Kab/Kota

2. Penyiapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

3.  Pembukaan Buku Rekening

4.  Penyiapan E-Warong

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Mekasnisme Penggantian KPM BPNT

1.     Wali Nagari menyampaikan usul penggantian KPM hasil Musnag kepada Dinas Sosial Kab/Kota.

2.     Dinas Sosial Kab/Kota menyampaikan usul pengantian KPM kepada Bupati/ Wali Kota

3.     Bupati/ Wali Kota menyampaikan usul pengantian KPM kepada Menteri Sosial

4.     Data penganti KPM dilaporkan oleh Bupati

/ Wali Kota kepada Gubernur

5.     Usul perganti Data KPM bersumber dari DTKS.

Pergantian KPM disebabkan

1.     Tidak ditemukan

2.     Meninggal Dunia

3.     Sudah Mampu