Program sembako

By dinsos 09 Agu 2022, 21:20:16 WIB

KOMPONEN		SATUAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial 2. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Koordinasi Pelaksanaan a) Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat b) Koordinasi ditingkat Propinsi c) Koordinasi ditingkat Kab/Kota 2. Penyiapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 3. Pembukaan Buku Rekening 4. Penyiapan E-Warong
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mekasnisme Penggantian KPM BPNT 1. Wali Nagari menyampaikan usul penggantian KPM hasil Musnag kepada Dinas Sosial Kab/Kota. 2. Dinas Sosial Kab/Kota menyampaikan usul pengantian KPM kepada Bupati/ Wali Kota 3. Bupati/ Wali Kota menyampaikan usul pengantian KPM kepada Menteri Sosial 4. Data penganti KPM dilaporkan oleh Bupati / Wali Kota kepada Gubernur 5. Usul perganti Data KPM bersumber dari DTKS. Pergantian KPM disebabkan 1. Tidak ditemukan 2. Meninggal Dunia 3. Sudah Mampu

		4. Menolak Menerima Bantuan 5. Memiliki Kepesertaan Ganda 6. Menjadi TKI
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Realisasi dilakukan Setiap Bulan Dalam Jangka Waktu 1 Tahun
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Bantuan Sembako
7	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Kasi Bantuan Fakir Miskin dan Bantuan Sosial, Koordinator Daerah
9	Pengawasan Internal	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Lapor@go.id E-Mail : dinassosial678@gmail.com Website: Dinsos.Solokkab.go.id Telpon / Fax (O755) 7334002, 7334003 Dinas Sosial Kabupaten solok Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	± 3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan bebas pungli
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dijamin dengan serah terima berita acara Serta Surat Resmi Dari Dinas Yang di bubuhi Nomor Surat Dinas serta Stempel Cap Basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dilakukan oleh atasan Langsung, kabid serta Kasi dan dilaporkan kepada atasan secara berkala