Menfasilitasi Bantuan Orang Terlantar

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan           antara           Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012              tentang                        Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

4.   Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008                 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2.

Persyaratan Pelayanan

Surat      keterangan      orang     terlantar                yang dikeluarkan oleh Kepolisian

 3.

 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.       Orang Terlantar (OT) akan membuat laporan di kantor kepolisian setempat

2.       Pihak Kepolisian Mendampingi Orang terlantar serta membawat surat keterangan dari kepolisian untuk diserahkan kepada Dinas Sosial

3.       Memeriksa berkas Surat keterangan orang terlantar dari pihak kepolisian dan mencatat dalam agenda serta diberi kartu disposisi untuk diserahkan kepada kepala dinas

4.       Menerima laporan orang terlantar dan memerintahkan untuk memberikan bantuan Kepada Kasi yang bersangkutan

5.       Menerima Perintah Pemberian bantuan kepada orang terlantar serta menyiapkan surat pengantar untuk orang terlantar ke Dinas Sosial daerah Tujuan dan memberikan bantuan transportasi kepada orang terlantar.

6.       Orang terlantar menerima bantuan dan surat pengantar dari dinas untuk dibawa

ke daerah tujuan

4

Jangka Waktu Penyelesaian

90 Menit

5

Biaya/Tarif

Rp.0,- (gratis)

6

Produk Pelayanan

Menfasilitasi bantuan untuk orang terlantar

7

Sarana, Prasarana dan

/atau Fasilitas

1.  Mobil    Dinas    sebagai    operasional   dalam jangkauan tingkat kabupaten solok